JATIMTIMES - Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Lilik Hendarwati menerima sejumlah aspirasi dari warga ketika menggelar reses di kawasan Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Rabu (19/11/2025) malam.
Warga menyampaikan beragam persoalan, mulai dari masalah motor mogok setelah isi Pertalite, hingga urusan permodalan UMKM. Beragam persoalan tersebut disampaikan langsung kepada Lilik Hendarwati.
Baca Juga : Kota Malang Tancap Gas Jadi Pusat Pengadaan Digital UMKM, Transaksi Tembus Rp 35 Miliar di Jatim Bejo
Muhammad Ali, seorang warga setempat yang sambat ketiban masalah karena mengisi motornya dengan Pertalite. Ia mengeluh perkara Pertalite ini membuat urusan pekerjaannya jadi terganggu.
"Kenapa sekarang Pertamina kok main-main begitu. Itu bikin saya telat kerja. Motor mogok di jalan. Saya jadi ditegur bos, dikirain saya yang malas bekerja. Padahal ini semua karena Pertalite, memang saya cek waktu itu ada airnya," kata Muhammad Ali.
Sementara warga lainnya, Maria Ulfa berkeluh kesah mengenai kondisi UMKM di kampungnya. Dia menyebut, banyak warga sekitar yang sehari-hari memiliki usaha dagang, mayoritas berjualan makanan.
Menurut Maria, kebanyakan mereka tersandung masalah permodalan yang membuat usahanya tidak untung. "Banyak di lingkungan kami itu yang datang pemodal-pemodal berbunga tinggi," urainya.
"Jadi kebanyakan UMKM di sini berusaha dengan modal utang yang bunganya besar. Sehingga ketika uangnya dipakai berjualan, itu kami tidak dapat untung karena cuma habis buat membayar utang," lanjutnya.
Ia pun berharap Lilik Hendarwati mampu memberikan solusi terhadap persoalan tersebut. Selain itu, ada pula warga yang meminta bantuan pengadaan penerangan jalan dan CCTV untuk memperkuat keamanan kampung.
Merespons hal tersebut, Lilik menjelaskan bahwa reses kali ini memang digelar dalam rangka menerima informasi, tanggapan, hingga curhatan dari masyarakat. Lilik mengatakan, umumnya memang masyarakat mengajukan permintaan terkait dengan kebutuhan di daerahnya.
"Karena fungsi dewan ini menjembatani panjenengan semuanya kepada pemerintah provinsi agar kemudian beberapa kaitannya dengan kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Nah termasuk CCTV dan penerangan ini, sebenarnya kalau di kampung bukan bagian dari tupoksi pemerintah provinsi. Tetapi tetap saya catat, siapa tahu nanti ada rezeki yang kemudian bisa membantu untuk CCTV atau penerangan," urainya.
Lebih lanjut, Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim berpesan bahwa berkaitan dengan keamanan CCTV dan penerangan tidak bisa dijadikan solusi utama. Ia menegaskan bahwa yang terpenting adalah peran serta masyarakat sendiri dalam menjaga keamanan.
"Alatnya ada, ketahuan ada maling tapi pas kita tidak ada yang nyimak, tidak ada yang di rumah, ya sama saja malingnya hilang. Jadi kalau karakter masyarakat Indonesia ini ronda ataupun saling menjaga satu sama lain antar tetangga," paparnya.
"Kalau tetangganya ada orang yang tidak dikenal datang misalnya, maka kita harus sensitif untuk menegur: siapa, mau apa dan sebagainya. Jadi jangan sampai ada pembiaran bahwa ada orang-orang asing di sekeliling kita tanpa kita paham orang itu, karena bisa jadi mereka memiliki keinginan yang tidak baik," pesan Lilik
Baca Juga : Dinas PU SDA Kabupaten Malang Kembangkan Aplikasi Aset SDA Digital Berbasis UI/UX
Sementara itu, terkait masalah permodalan UMKM, Lilik juga siap membantu. Lilik menjelaskan bahwa saat ini banyak lembaga yang menawarkan pinjaman dengan syarat-syarat yang sangat mudah, namun bunganya begitu besar.
"Memang Bapak Ibu di sekitar kita sekarang kan banyak pinjaman-pinjaman yang mudah, tapi tidak murah. Dan itu menyesakkan dada. Jadi ada istilahnya pinjol, yang kita mungkin pinjaman online, yang kita bisa pakai HP, bisa cepat dan sebagainya begitu," tandasnya.
"Hati-hati terhadap pinjaman-pinjaman yang mudah. Memang panjenengan tidak perlu susah di awal, tidak perlu jaminan sudah dapat. Tapi kemudian ternyata bunganya ini ora karu-karuan tinggi. Telat satu harinya sudah hampir dua kali lipat, tiga kali lipat dan sebagainya," lanjutnya.
Lilik lantas menjelaskan, selama ini dirinya aktif mendampingi UMKM melalui program Sadar Legalitas Usaha (Saleha). Lewat program itu, para UMKM dibantu mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, hingga urusan permodalan.
Terkait permodalan, Lilik mendorong UMKM memanfaatkan Program Kredit Sejahtera (Prokesra) melalui PT BPR Jatim. Selain itu, UMKM juga bisa memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jatim.
"Program yang sebenarnya ada di Pemerintah Provinsi Jawa Timur, berbunga tetapi tidak besar, itu ada di Prokesra punya BPR Jatim, 3 persen satu tahun. Atau ada juga pinjaman dari KUR Bank Jatim, juga tidak besar bunganya," paparnya.
Adapun terkait persoalan Pertalite yang dikeluhkan warga, Lilik menyadari masalah itu tidak hanya menjadi keluhan di Surabaya. Ia menyatakan, persoalan itu tengah ditangani oleh pemerintah.
"Pelaporannya tidak di sini saja, di beberapa tempat juga seperti itu, dan pemerintah kita juga sudah berusaha untuk memastikan bahwa tidak akan terjadi hal yang seperti itu lagi," katanya.
"Sehingga nanti kalau misalnya ada di beberapa daerah yang masih melaporkan ada bensin yang seperti itu, nanti kita juga coba untuk sampaikan kepada stakeholder terkait, orang-orang yang memiliki keterkaitan dengan itu bahwa bensinnya masih ada yang ternyata belum murni, bercampur dengan air itu tadi," pungkasnya.
