JATIMTIMES - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menjadi sorotan publik. Di wilayah Malajg Raya, sejumlah desakan agar program tersebut dihentikan mulai bermunculan. Namun, Anggota DPR-RI Fraksi Gerindra Moreno Soeprapto menilai bahwa MBG merupakan program nasional yang masih dalam tahap awal, sehingga wajar jika belum berjalan sempurna.
Menurut Moreno, evaluasi tetap perlu dilakukan, namun penghentian program bukanlah langkah yang bijak. Sebab dari laporan yang ia terima, program tersebut mampu diterima dengan baik oleh masyarakat.
Baca Juga : Polisi Tangkap Pelaku Penusukan Viral di Depan Stadion Kanjuruhan
“Kalau saya lihat dari survei mayoritas masyarakat, mereka justru senang sekali dengan adanya program ini. Tapi memang di lapangan masih ada kendala, mungkin dari pihak mitra, bahan baku, atau kualitas. Ini kan masa transisi dari sisi SDM, jadi wajar kalau belum seratus persen ideal,” ujar Moreno.
Kendati demikian, Moreno menegaskan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan program harus terus dilakukan. Tentu tujuannya agar seluruh tenaga di lapangan memiliki kesamaan standar kerja.
“Kita jaga betul kualitasnya, termasuk bahan bakunya. Pemerintah daerah juga berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan di bawah komando Pak Wali Kota. Saya dari sisi pusat memantau agar semuanya berjalan sesuai arahan dan tujuannya tetap sampai ke masyarakat,” jelasnya.
Terkait desakan penghentian atau evaluasi besar-besaran terhadap program MBG, Moreno mengingatkan agar isu ini tidak dibawa ke ranah politik. Sebab, banyak masyarakat kecil yang justru merasakan langsung manfaatnya.
“Kalau sudah dibawa ke politisasi ya tahu sendiri arahnya ke mana. Tapi kalau kita lihat dari bawah, banyak anak-anak yang sampai kirim surat ke Pak Presiden karena merasa terbantu. Ada keluarga yang sebelumnya belum tentu bisa makan di rumah, sekarang bisa. Jadi kalau ini masa transisi, ya wajar. Kita terus perbaiki. Nggak bisa sulap ‘bim salabim’, tapi secara garis besar program ini bermanfaat,” tegasnya.
Politikus muda Partai Gerindra itu juga menyinggung hasil survei terbaru yang menunjukkan 80 persen tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Menurutnya, adanya kritik atau kontra terhadap kebijakan pemerintah adalah hal yang wajar dalam demokrasi.
Baca Juga : Pariwisata Masih Jadi Magnet Investasi di Kota Batu, Capaiannya Naik Dua Kali Lipat
“Kontra itu hal yang biasa, dan kita terbuka terhadap kritik. Tapi setiap ada kritik, kita langsung cek ke lapangan. Misalnya di sekolah, ada anak yang belum sarapan atau jajan dulu, terus sakit perut, itu kita jadikan bahan evaluasi. Jadi bukan cuma dengar laporan di atas kertas saja,” kata Moreno.
Moreno memastikan pihaknya di DPR-RI bersama pemerintah pusat akan terus mengawal pelaksanaan program MPG agar manfaatnya makin dirasakan masyarakat.
“Yang penting kualitas bahan baku dan SDM-nya dijaga. Ini soal keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar program seremonial,” pungkasnya.
