JATIMTIMES - Kantor Kementerian HAM (Hak Asasi Manusia) Jatim bakal mengawal dan memantau pelaksanaan tiga program utama Presiden Prabowo Subianto tentang Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih dan Makanan Bergizi Gratis (MBG) atau disingkat Sekoper Gizi.

Untuk ini Kanwil Kemenham Jatim menggelar Bimbingan Tekhnis Pelaporan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Surabaya, Jum'at (26/9).

Baca Juga : Menu MBG Disorot, BGN Jelaskan Alasan Hadirkan Burger hingga Spageti

Kepala Kanwil Kemenham Jatim, Toar Mangaribi menyampaikan pihaknya coba memotret apa yang terjadi di Jatim. "Seperti apa pelaksanaannya? Implementasinya seperti apa?," ujarnya.

Selain itu pihak Kemenham Jatim turun melihat langsung bagaimana proses Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih dan MBG berjalan. "Karena program baru itu butuh masukan," lanjut Toar.

Namun menurut dia masukan yang diberikan nanti tentunya konstruktif dan membangun. "Harapannya adalah di Jawa Timur ini program ini bisa terlaksana dengan baik dan apa sesuai dengan target," tegasnya.

Dan dengan diadakannya diskusi ini pihak Kemenham Jatim akan membuat metode pendekatan yang bisa menjelaskan bahwa program ini implementasinya tentang kelebihan sekaligus kekurangannya.

Setelah itu pihak Kemenham Jatim akan segera menyampaikan kesimpulan yang didapat ke Menteri HAM, Natalius Pigai. "Pak Menteri yang akan menyampaikan ke Pak Presiden. Untuk materi apa aja yang disampaikan di bimtek ini," lanjutnya.

Dalam kegiatan ini juga dihadirkan narasumber lain dari MPR RI, Lia Istifhama. "Alhamdulillah sudah beberapa kali ini menunjukkan sinergitas antara Kanwilham dengan DPD RI," kata Lia yang asli Arek Suroboyo ini.

Tentang MBG, Lia mengapresiasi program dari Presiden Prabowo ini. "Jadi kadang kalau ada keracunan, ini kan kita tidak bisa menyalahkan satu pihak tertentu. Tapi kita lihat kenapa sih ada keracunan ini? Ada yang nakal nih di bawah. Berarti kita bicara bagaimana pengawasan ketat," bebernya.

Baca Juga : Ribuan Anak Alami Keracunan MBG, Kasus Didominasi Pulau Jawa

Sementara soal Sekolah Rakyat, Lia berharap agar guru yang ditempatkan domisilinya tidak jauh dari tempat mengajar. "Karena kita bicara guru itu kan apa ya? Pengabdian ya istilahnya," tegas dia.

"Jadi istilahnya ada kesejahteraan atau minimal penempatannya sesuai dengan domisilinya dia," imbuh Lia yang terpilih sebagai anggota DPD RI dari Dapil Jatim ini.

Selain itu Lia juga berharap kepada Kemenham Jatim agar menyediakan ruang-ruang pengaduan terhadap pelanggaran HAM. "Salah satunya mungkin terkait penahanan ijazah yang kemarin viral," pungkas Lia.