JATIMTIMES - Keluhan warga soal iuran untuk menggelar sound horeg viral di media sosial. Besaran iuran yang dikeluhkan warga disebut beragam, mulai dari Rp 100 ribu hingga mencapai jutaan rupiah.
Sejumlah warga mengaku keberatan dengan pungutan tersebut. Mereka membandingkan uang yang harus dikeluarkan untuk iuran sound horeg dengan kebutuhan rumah tangga yang dinilai lebih penting.
Baca Juga : MUI Kecam Challenge Hafalan Al Quran Berhadiah Miras, The Sounds Project Bakal Kawal Kasus
Salah satu keluhan datang dari akun Threads @twist**** yang berasal dari Kabupaten Pasuruan. Ia mengaku harus mengeluarkan Rp 1 juta untuk iuran sound horeg.
"Urunan 1jt gwe bayar horeg iku asline kurang ikhlas ya allah ya robbb... Mek gawe ngundang salon ngebass ambk dancer kluget2 anj." keluhnya.
Ia juga membandingkan nominal tersebut dengan biaya untuk merayakan ulang tahun anak. "Aku gawe ultah anak entek 200rb ae mikir2 Ya allahhhh kok cik." imbuhnya.
Warga tersebut mengaku akhirnya tetap membayar karena khawatir menjadi bahan pembicaraan jika menolak. "Aku wes kadung bayar rekk ya allah, lek ga byr jelas ddi guneman." katanya.
Menurut akun tersebut, sistem iuran-nya adalah mingguan. Karena tak mau ribet hingga akhirnya suami yang melunasi. "Aku malas bayar yg iuran per minggu itu. Akhir e kmrin sing lunasin suamiku. Harga diri katanya." ujarnya.
Menurutnya, uang tersebut sebenarnya bisa digunakan untuk kebutuhan keluarga. "Pdhl duit segitu bs buat nyenengin anak istri ke mall kek hahahaha." ungkapnya.
Ia juga membandingkan dengan kondisi kebutuhan sehari-hari. Ia juga mempertanyakan kepedulian lingkungan ketika warga mengalami kesulitan, tetapi tiba-tiba muncul iuran untuk sound horeg.
"kita kehabisan popok bayi, kehabisan beras jg g ada yg peduli. Kok tbtb ada pengumuman 'iuran horeg per minggu 20rb' duhh mboh." jelasnya.
Besaran iuran yang dikeluhkan warga juga berbeda-beda. Salah seorang pengguna media sosial mengaku ditarik Rp 3 juta.
"kak gmn dgn aku yg 3jt ?," tulis @riri******.
Warga Malang Selatan lainnya mengaku diminta membayar Rp 700 ribu. Ia memilih tidak membayar meski mengetahui kemungkinan menjadi bahan pembicaraan.
"Aku wong malang selatan mbak, ditarik i 700 rb. Gak tak bayar bah di gunem bah opo, eman duit e mending gawe tuku bakso dan tidak mendukung kemunduran peradaban." edl****.
Sementara warga lain mengaku hanya diminta Rp 400 ribu. Ia juga memilih tidak membayar dan lebih memilih menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan anak.
"Nang kampungku 400ewu mba tapi ga tak bayar buodoo amat dadi guneman, ekonomi kyk ngene mending tak gawe tumbas susu karo jajane anakku timbang gawe nyewo sound+wong kluget." @ujt****.
Ada pula warga yang mengaku ditarik Rp 100 ribu. Menurutnya, ia tidak keberatan jika iuran digunakan untuk kepentingan lingkungan seperti membeli lampu, umbul-umbul atau mengecat pos ronda.
"Aq ditarik 100rb ae lek muni gae bayar sound yo wegah kok kate mbayar. Lek gae iuran tuku lampu opo gendero opo ngecat pos ngunu gapopo." @iyo****
Baca Juga : Empat Jabatan Strategis di Polresta Malang Kota Bergeser, Kapolresta Tekankan Kesiapan Hadapi HUT Arema
Sound Horeg dan Dampaknya bagi Warga
Fenomena sound horeg memang semakin marak dalam berbagai perayaan Agustus dan HUT Kemerdekaan RI, khususnya di sejumlah wilayah Jawa Timur. Namun, penggunaan sound system dengan volume sangat keras juga memunculkan perdebatan di tengah masyarakat.
Pengajar Magister Ilmu Kesehatan Olahraga (IKESOR) Universitas Airlangga (Unair), dr Ari Baskoro, mengingatkan penyelenggaraan sound horeg perlu memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan seperti halnya konser musik.
Menurut Ari, suara dengan intensitas tinggi dapat mengganggu kesehatan pendengaran. Telinga manusia, kata dia, hanya mampu menoleransi suara sekitar 85 desibel (dB) selama delapan jam. Sementara sound horeg disebut dapat menghasilkan suara hingga 100-135 dB.
"Paparan suara sekuat itu tergolong ekstrem dan berisiko mengakibatkan tuli permanen," kata Ari, dikutip SuaraSurabaya, Selasa (11/8/2026).
Dampaknya juga disebut tidak hanya berkaitan dengan telinga. Kebisingan dapat memicu respons stres pada tubuh dan berpotensi berdampak terhadap kesehatan apabila terjadi secara berulang.
Ari juga menyebut adanya peningkatan kunjungan pasien dengan keluhan telinga berdenging atau tinnitus hingga gangguan pendengaran di Poliklinik THT RSUD Dr Haryoto, Lumajang, setelah acara sound horeg digelar di wilayah tersebut.
Kelompok yang dinilai paling rentan terganggu adalah balita, lansia, dan orang yang sedang sakit. Suara keras dan getaran dapat mengganggu waktu istirahat mereka.
Menurut Ari, Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebenarnya telah mengatur penyelenggaraan sound horeg melalui surat edaran bersama Gubernur Jatim, Kapolda Jatim, dan Pangdam V/Brawijaya.
Aturan tersebut mengatur sejumlah hal, termasuk tingkat kebisingan, waktu pelaksanaan, rute hingga dimensi kendaraan pengangkut sound system. Namun, menurut Ari, persoalannya berada pada pengawasan di lapangan.
"Pengawasannya masih longgar, terutama di tingkat pedesaan dan hajatan warga. Penyedia jasa sering mengabaikan batas maksimal desibel yang diizinkan, bahkan getarannya kerap merusak kaca dan atap rumah warga," katanya.
Ia mengusulkan agar kegiatan sound horeg digelar di lokasi khusus dengan menerapkan standar Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan Lingkungan (K3L).
"Penontonnya pun sebaiknya memang komunitas yang secara sadar memilih menikmati suara keras, bukan warga yang tidak berkehendak mendengarnya," ujarnya.
Dengan konsep tersebut, Ari menilai sound horeg tetap bisa menjadi ruang ekspresi seni sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat dan UMKM, tanpa mengganggu warga yang tidak ingin menikmati suara dengan volume tinggi.
