JATIMTIMES - Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menegaskan komitmen Pemerintah Kota Blitar dalam mempercepat penanganan infrastruktur jembatan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui monitoring langsung ke dua titik jembatan di Kota Blitar, yakni jembatan di Kelurahan Sentul, Jalan Sawunggaling Gang Kyai Jamal, serta Jembatan Gotong Royong di Jalan C.R. Soekandar, Kelurahan Bendogerit, Jumat pagi (8/5/2026).

Monitoring dilakukan untuk memastikan langkah penanganan berjalan sesuai perencanaan, sekaligus melihat langsung kondisi lapangan yang menjadi perhatian masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota yang akrab disapa Mas Ibin itu didampingi jajaran perangkat daerah terkait.

Baca Juga : Gerakan Indonesia ASRI Pemkot Blitar Menyasar KKMP, Wali Kota Mas Ibin: Pohonnya Subur, Masyarakatnya Makmur

Mas Ibin menjelaskan, kedua jembatan memiliki karakter penanganan yang berbeda. Jembatan Sentul difokuskan pada peningkatan kapasitas agar tidak hanya dapat dilalui kendaraan roda dua, tetapi juga kendaraan roda empat guna mendukung aktivitas pertanian warga. Pasalnya, jembatan yang ada saat ini masih berbahan kayu dan bambu. Sementara itu, Jembatan Gotong Royong membutuhkan penanganan konstruksi yang lebih kompleks karena mengalami kerusakan cukup berat.

“Jembatan ada dua yang kita monitoring. Kalau yang di Sentul itu kita tingkatkan kapasitasnya dari yang sebelumnya hanya bisa dipakai motor menjadi bisa dilalui mobil untuk mendukung fasilitas pertanian. Sedangkan yang di Jalan C.R. Soekandar ini memang sudah tidak bisa berfungsi,” ujar Mas Ibin.

Penanganan Jembatan Gotong Royong Dipercepat, Konstruksi Dirancang Lebih Kuat

Menurut Mas Ibin, kerusakan Jembatan Gotong Royong sebenarnya telah terjadi sejak Januari 2026. Namun, proses penanganan infrastruktur pemerintah harus melalui mekanisme penganggaran dan tahapan administrasi yang telah diatur dalam tata kelola keuangan daerah.

Ia menjelaskan, secara normal proyek yang melewati tahun anggaran biasanya baru bisa ditangani pada tahun berikutnya. Akan tetapi, karena kondisi jembatan dinilai krusial dan menyangkut kepentingan masyarakat luas, Pemkot Blitar memutuskan melakukan pergeseran anggaran agar penanganan bisa dipercepat.

“Karena ini menyangkut fasilitas masyarakat dan hajat hidup orang banyak, akhirnya teman-teman melakukan pergeseran anggaran. Bulan April kemarin sudah bisa digeser dan saya sudah menetapkannya,” jelasnya.

Saat ini, proses penanganan telah memasuki tahap perencanaan teknis konstruksi. Tahapan tersebut diperkirakan berlangsung sekitar satu bulan sebelum masuk ke proses pelelangan.

“Hari ini teman-teman sudah melakukan proses perencanaan dalam rangka memperbaiki jembatan ini. Setelah itu baru masuk proses pelelangan,” tambahnya.

Mas Ibin menegaskan, penanganan Jembatan Gotong Royong tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Kondisi struktur di sekitar lokasi dinilai cukup kompleks, mulai dari aliran drainase di bawah jembatan hingga kontur tebing di sisi kanan dan kiri yang cukup curam.

Karena itu, desain konstruksi harus disusun secara detail agar jembatan memiliki daya tahan jangka panjang dan tidak mudah mengalami kerusakan serupa di kemudian hari.

“Konstruksinya nanti bentangannya harus lebih panjang supaya beban tidak fokus pada jembatan. Jadi memang perencanaannya harus detail agar umur jembatan bisa panjang, bahkan bisa puluhan sampai ratusan tahun,” katanya.

Ia menilai pembangunan infrastruktur yang dilakukan terburu-buru justru berisiko menghasilkan kualitas konstruksi yang kurang maksimal. Oleh sebab itu, pemerintah memilih tetap mengikuti tahapan yang ada sembari mempercepat seluruh proses administrasi dan teknis.

“Kalau dibuat terlalu cepat dan tergesa-gesa mungkin umurnya tidak panjang. Jadi kami minta masyarakat bersabar, tetapi kami berkomitmen mempercepat seluruh proses penanganannya,” ujarnya.

Selain berdampak terhadap akses masyarakat, kondisi kerusakan jembatan juga mengancam satu rumah warga yang berada di sisi timur jembatan. Faktor tersebut menjadi salah satu alasan Pemkot Blitar mempercepat proses penanganan.

“Karena di sampingnya ada rumah warga yang terdampak dan terancam longsor, maka penanganannya harus lebih cepat. Tetapi karena ini konstruksi berat, maka penanganannya juga harus menyeluruh,” tegas Mas Ibin.

Ia memastikan seluruh perangkat daerah terkait telah bergerak untuk mempercepat proses perencanaan maupun pembangunan fisik jembatan.

Buka Peluang Kolaborasi dengan TNI

Dalam proses percepatan pembangunan, Pemkot Blitar juga membuka peluang kolaborasi dengan TNI. Menurut Mas Ibin, pemerintah pusat melalui TNI memiliki program pembangunan jembatan perintis yang dapat disinergikan dengan kebutuhan daerah.

Apabila skema kolaborasi tersebut dapat berjalan, proses pembangunan berpotensi dilakukan lebih cepat dibandingkan mekanisme reguler melalui lelang APBD.

Baca Juga : Sekda Budiar Dorong Penggunaan DBHCHT 2026 untuk Peningkatan Kesejahteraan Petani Tembakau

“Teman-teman TNI juga memiliki penugasan pembangunan jembatan perintis dari pusat. Kalau nanti bisa berkolaborasi tentu penanganannya bisa lebih cepat. Yang terpenting bagi kami adalah bagaimana pembangunan ini segera tertangani untuk masyarakat,” katanya.

Meski demikian, ia menegaskan seluruh proses tetap harus melalui tahapan resmi, mulai dari perencanaan, penetapan hasil perencanaan hingga pelelangan apabila pembangunan dilakukan melalui APBD murni.

“Kalau menggunakan mekanisme APBD murni, maka tetap melalui proses pelelangan. Perkiraan pemenang tender diumumkan awal Juli dan langsung dikerjakan,” jelasnya.

Jembatan Sentul Ditingkatkan

Selain Jembatan Gotong Royong, Pemkot Blitar juga menyiapkan peningkatan kualitas Jembatan Sentul di Jalan Sawunggaling Gang Kyai Jamal. Infrastruktur tersebut selama ini hanya dapat dilalui kendaraan roda dua sehingga dinilai perlu ditingkatkan untuk mendukung aktivitas pertanian masyarakat.

Peningkatan jembatan itu juga direncanakan melibatkan kolaborasi dengan TNI melalui pola gotong royong dan swadaya masyarakat.

“Untuk yang di Sentul akan ditingkatkan kualitasnya. Kami sinkronisasi dengan teman-teman TNI dan alhamdulillah disambut baik. Rencananya akhir Mei ini sudah mulai,” ujar Mas Ibin.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah akan mendukung kebutuhan tenaga dan swadaya masyarakat sesuai mekanisme pembangunan yang diterapkan TNI.

“Karena di TNI mekanismenya ada swadaya, maka kami berharap masyarakat dan pemerintah ikut bersama-sama membantu supaya pembangunannya cepat selesai,” imbuhnya.

Pemkot Utamakan Keselamatan

Kepala Dinas PUPR Kota Blitar, Erna Santi, menambahkan bahwa kerusakan Jembatan Gotong Royong terjadi secara bertahap akibat hujan deras yang terjadi berulang kali. Awalnya kerusakan berupa longsor kecil sebelum akhirnya melebar dan membahayakan pengguna jalan.

“Karena membahayakan, akhirnya ditutup dan diberi rambu-rambu. Memang masyarakat harus sedikit memutar, tetapi itu demi keselamatan,” ujarnya.

Ia menyebut kebutuhan anggaran fisik penanganan jembatan diperkirakan mencapai sekitar Rp600 juta. Saat ini, proses perencanaan terus dimatangkan agar pengerjaan bisa segera dimulai sesuai target pemerintah.

Selain itu, Erna juga mengimbau masyarakat ikut menjaga tata ruang dan kawasan sempadan sungai agar tidak memperparah risiko kerusakan infrastruktur di masa mendatang.

“Pemanfaatan ruang harus sesuai ketentuan. Sempadan sungai juga harus dijaga agar tidak digunakan untuk bangunan yang berpotensi memperparah kondisi lingkungan,” katanya.

Dengan monitoring langsung dan percepatan tahapan penanganan, Pemkot Blitar menegaskan komitmennya menjaga konektivitas wilayah serta menghadirkan infrastruktur yang aman, kuat, dan berkelanjutan bagi masyarakat.