JATIMTIMES — Wacana penerapan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja sektor swasta kembali mengemuka sebagai salah satu opsi untuk menekan konsumsi bahan bakar di tengah krisis energi global. Namun, kebijakan ini dinilai tidak sesederhana memindahkan aktivitas kerja dari kantor ke rumah.
Pakar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Dr. Vina Salviana Darvina Soedarwo, M.Si., menilai WFH memang bisa menjadi langkah responsif, tetapi belum tentu cukup jika tidak diiringi kebijakan yang lebih menyeluruh. Menurut dia, penghematan energi tidak bisa hanya dibebankan pada perubahan pola kerja masyarakat tanpa disertai dukungan struktural dari pemerintah.
“Kalau hanya WFH, itu bisa jadi sekadar solusi simbolis. Harus ada paket kebijakan yang lebih lengkap, mulai dari diversifikasi energi sampai insentif yang jelas bagi pekerja,” ujarnya, Kamis, (2/4/2026).
Baca Juga : Ucapan Jumat Agung 2026 dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, Penuh Makna dan Menyentuh Hati
Ia menjelaskan, masyarakat sebenarnya sudah memiliki modal adaptasi untuk menjalankan sistem kerja jarak jauh. Pengalaman selama pandemi membuat WFH bukan lagi hal baru. Persoalan yang muncul justru terletak pada pelaksanaan di lapangan, terutama ketika kebijakan itu tidak berjalan sesuai tujuan awal.
Menurut Vina, salah satu risiko yang patut diwaspadai adalah perubahan pola kerja dari WFH menjadi Work From Anywhere (WFA). Dalam praktik seperti itu, pekerja tetap bepergian ke luar rumah, termasuk ke kafe atau ruang publik lain, sehingga penggunaan kendaraan pribadi masih berlangsung dan penghematan bahan bakar tidak benar-benar tercapai.
“Yang dikhawatirkan justru ketika orang yang mestinya WFH berubah jadi WFA. Mereka tetap pakai kendaraan bermotor untuk pergi ke tempat lain, jadi tujuan efisiensi energi tidak maksimal,” katanya.
Selain itu, kebijakan WFH juga dinilai memindahkan sebagian beban energi dari kantor ke rumah tangga. Pengeluaran untuk listrik, internet, dan kebutuhan penunjang kerja otomatis meningkat di level keluarga. Kondisi ini, menurut dia, perlu menjadi perhatian agar kebijakan tidak justru memberatkan kelompok pekerja tertentu.
Karena itu, Vina menilai pemerintah harus menyiapkan skema yang lebih adil. Salah satunya dengan mempertimbangkan bantuan atau subsidi bagi pekerja berpenghasilan rendah yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut.
Baca Juga : Hadapi Tantangan Global, Sekda Bondowoso Tekankan Transformasi Budaya Kerja ASN
“Negara perlu hadir dengan rancangan yang utuh. Misalnya, WFH dijalankan bersama dukungan bagi pekerja kelas bawah. Kita juga belum sepenuhnya siap beralih secara masif ke energi terbarukan,” jelasnya.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa penerapan WFH bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Pekerja lapangan tidak memiliki pilihan untuk bekerja dari rumah, sementara pelaku usaha kecil di sekitar kawasan perkantoran berpotensi kehilangan pelanggan harian. Dalam jangka panjang, situasi ini bisa memperlebar jarak sosial dan ekonomi di masyarakat.
Vina juga menekankan pentingnya pedoman yang jelas lintas profesi serta kesadaran atas ketimpangan infrastruktur digital antardaerah. Tanpa komunikasi kebijakan yang terbuka dan mudah dipahami, WFH justru berpotensi memunculkan gesekan sosial baru.
“WFH memang bisa jadi solusi, tetapi kalau tidak dirancang dengan adil dan komprehensif, kebijakan ini justru bisa melahirkan persoalan sosial yang lain,” pungkasnya.
