JATIMTIMES – Usai banjir luapan melanda sejumlah titik di Kecamatan Bumiaji Kota Batu, Wali Kota Batu Nurochman dan jajaran melakukan susur sungai titik-titik banjir, Selasa (31/3/2026). Hasil tinjauan di lapangan menunjukkan bahwa penyebab bencana masih berkutat pada masalah klasik yang tak kunjung usai: alih fungsi lahan dan perilaku pragmatis dalam mengelola alam.
Dalam inspeksi di kawasan Kali Krecek hingga Dusun Wonorejo, Nurochman mendapati fakta bahwa banjir lumpur yang menerjang permukiman warga merupakan dampak langsung dari gundulnya hutan di wilayah atas. Ia menyoroti fenomena memprihatinkan di mana pepohonan tegakan sengaja dimatikan demi memberikan ruang bagi tanaman sayur.
Baca Juga : Pingsan saat Tunggu Antre Loket Wisata Mikutopia, Warga Tulungrejo Meninggal Dunia dalam Perjalanan ke RS
"Masalahnya tetap sama. Isu alih fungsi lahan ini sangat membahayakan masyarakat kita. Terutama pohon-pohon tegakan itu awalnya perkebunan apel secara perlahan diganti tanaman sayur karena kondisi juga (tidak menguntungkan)," tegas Nurochman saat ditemui JatimTIMES di lokasi susur sungai, Selasa (31/3/2026).
Pria yang akrab sengan sapaan Cak Nur itu menjelaskan, peralihan dari tanaman keras atau pohon apel ke tanaman sayur semusim tanpa memperhatikan kaidah konservasi masih menjadi biang kerok utama erosi. Tanaman sayur yang hanya berumur 3 hingga 6 bulan dianggap sebagai "jalan pintas" ekonomi, namun mengabaikan fungsi serapan air yang sebelumnya dimiliki oleh tanaman keras.
Wali Kota juga mendapati pola tanam di perbukitan Bumiaji yang mengabaikan sistem terasering. Para penggarap lahan cenderung menggunakan sistem "gulutan" atau hamparan petakan langsung tanpa adanya galengan penahan air.
"Mereka mengejar hasil cepat. Akibatnya, saat hujan deras, tidak ada ketahanan tanah. Air langsung membawa hamparan tanah itu ke bawah hingga menjadi banjir lumpur yang merusak aspal jalan dan masuk ke rumah-rumah warga," imbuhnya.
Menyikapi temuan yang terus berulang ini, Cak Nur menegaskan bahwa ke depan harus ada langkah konkret yang lebih tegas. Ia meminta adanya komitmen yang sama antara pemerintah, masyarakat, dan para petani penggarap lahan di bawah naungan Perhutani maupun program Perhutanan Sosial.
Baca Juga : Serahkan LKPD 2025 ke BPK Jatim: Wali Kota Batu Target Pertahankan Opini WTP, Fokus Benahi Catatan Audit
Hingga saat ini, Pemkot Batu masih melakukan pemetaan menyeluruh untuk menentukan tindakan jangka pendek dan jangka panjang. Namun, Cak Nur memastikan bahwa pengawasan terhadap alih fungsi lahan di kawasan tangkapan air (catchment area) akan diperketat agar bencana serupa tidak menjadi agenda tahunan bagi warga Bumiaji.
"Saling bertanggung jawab. Jika dalam perjanjian dilarang menebang pohon tegakan, maka taati. Jangan hanya berpikir keuntungan jangka pendek, tetapi mengorbankan keselamatan masyarakat luas. Menjamin keselamatan warga itu jauh lebih penting daripada sekadar panen cepat," tutur Cak Nur.
