JATIMTIMES - Keberhasilan DPMPTSP Kota Kediri meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada tahun 2022 lalu menarik perhatian DPMPTSP Kabupaten Tulungagung untuk berkunjung dan melaksanakan studi tiru, Rabu (4/3). Rombongan diterima langsung oleh Kepala DPMPTSP Kota Kediri, Edi Darmasto di Ruang Kilisuci Balai Kota Kediri.
Dalam paparannya di depan rombongan berjumlah enam orang tersebut, Edi mengatakan bahwa pembangunan zona integritas berfokus pada enam area perubahan. Yakni manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Baca Juga : Mengukir Kebaikan di Bulan Ramadan, Mbak Wali Ajak PKK Perkuat Peran Keluarga
Menurut Edi, hal tersebut menjadi kunci keberhasilan DPMPTSP Kota Kediri bisa menjadi satu-satunya OPD yang memperoleh predikat WBK di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.
“Keenam area tersebut menjadi komponen utama penilaian dalam pembangunan zona integritas. Selain aspek pengungkit, penilaian juga menitikberatkan pada hasil nyata seperti peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan publik,” jelasnya.
Lebih lanjut Edi mejelaskan implementasi zona integritas (ZI) di DPMPTSP Kota Kediri terbukti memberikan dampak positif terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Hal ini terbukti dengan meningkatnya IKM yang sebelumnya sebesar 80 dengan kategori baik, meningkat menjadi 95 dengan kategori sangat baik pada tahun 2022. Bahkan capaian tersebut menjadi capaian tertinggi di antara seluruh OPD di Kota Kediri.
“Pada tahun 2022 kita membangun penerapan ZI dan melakukan perbaikan di berbagai aspek. Hal itu akhirnya dirasakan oleh masyarakat sehingga IKM kita meningkat signifikan,” ucapnya.
Dalam studi tiru tersebut, DPMPTSP Kota Kediri juga memaparkan berbagai inovasi pelayanan publik yang telah diterapkan. Antara lain inovasi Apelin Pacar, Polling In Love, layanan ramah disabilitas, kemudahan layanan perizinan bagi pelaku usaha, dll.
Meski demikian, dikatakan Edi, pembangunan zona integritas bukan tanpa tantangan. Budaya kerja yang baik harus terus dipertahankan melalui contoh nyata dari pimpinan kepada seluruh jajaran. “Konsistensi dalam menjaga integritas dan kualitas pelayanan menjadi fondasi utama menuju predikat berikutnya, yaitu Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” ujarnya.
Baca Juga : BPJS Ketenagakerjaan dan Pemkab Kediri Perkuat Sinergi, Perluas Perlindungan Sosial Seluruh Pekerja
Edi berharap ke depan semakin banyak OPD yang membangun zona integritas sehingga reformasi birokrasi yang baik dan bersih dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Tulungagung Imro’atul Mufidah menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan langkah strategis dalam rangka studi referensi. “Kami ingin belajar langsung dari Kota Kediri yang sudah berhasil meraih WBK. Prinsipnya ATM: amati, tiru, dan modifikasi. Target kami, tahun 2026 Tulungagung bisa meraih WBK seperti Kota Kediri,” ujarnya.
Selain itu, digitalisasi tata laksana dan publikasi aktif seluruh kegiatan zona integritas melalui media sosial juga menjadi perhatian. Transparansi dan keterbukaan informasi dinilai mampu memperkuat komitmen reformasi birokrasi. “Esensi zona integritas yang penting adalah perubahan, terutama perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) aparatur,” tandasnya.
Melalui studi tiru ini, DPMPTSP Kabupaten Tulungagung berkomitmen membangun zona integritas secara menyeluruh dan berkelanjutan. Tidak hanya demi meraih predikat WBK, tetapi juga untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang semakin prima.
