JATIMTIMES - Meski lahan pertanian terbatas, Kota Malang ternyata mampu menghasilkan sekitar 3.000-4.000 ton cabai dalam setahun. Namun angka besar itu tak serta-merta menjamin kebutuhan warga selalu aman. Sebab, produksi cabai sangat bergantung pada siklus panen di masing-masing lahan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang, Slamet Husnan, menjelaskan bahwa setiap lahan memiliki masa tanam dan panen yang berbeda. Bahkan dalam satu kelompok tani saja, ada yang sudah panen dua kali, sementara lahan lain belum sama sekali.
Baca Juga : Kue Ladu Khas Batu Laris Manis Selama Ramadan, Faktor Cuaca Hambat Proses Produksi
“Sebenarnya setiap masa tanam itu berbeda-beda. Di poktan ini sudah dua kali panen, nanti bisa sampai 30 kali panen. Sementara lahan lain belum panen. Jadi tidak bisa langsung ditotal,” ujar Slamet, Rabu (4/3/2026).
Artinya, luas lahan cabai yang mencapai puluhan hektare tidak bisa serta-merta dihitung sebagai jaminan kecukupan kebutuhan kota. Semua bergantung pada momentum panen di tiap lahan.
Dalam satu lahan seluas 4.000 meter persegi atau 4 hektare dengan sekitar 4.500 pohon, produksi puncak bisa mencapai 3 kuintal per panen atau sekitar 1 kuintal per hektare. Namun angka itu terjadi pada panen ke-12 hingga ke-15. Sementara pada panen awal, hasilnya jauh lebih kecil.
“Panen kedua itu hanya 80 kilogram. Sedangkan yang 3 kuintal itu hanya untuk lahan ini saja, bukan total keseluruhan,” jelasnya.
Jika seluruh masa panen, hasil produksi dalam satu lahan bisa mencapai 3.000 hingga 4.000 ton dalam setahun. Namun kebutuhan cabai warga juga bersifat fluktuatif. Menurut Slamet, saat aktivitas mahasiswa kembali normal, kebutuhan cabai otomatis meningkat. Sebaliknya, saat aktivitas menurun, permintaan juga ikut turun.
Slamet mengakui pasokan cabai dari luar daerah masih terus masuk ke Kota Malang. Harga cabai yang bergerak sangat cepat membuat arus distribusi mengikuti mekanisme pasar.
“Begitu harga di Kota Malang naik dan dianggap bagus, cabai masuk. Begitu masuk banyak, harga turun. Seperti itu hukum pasar,” terangnya.
Baca Juga : Wali Kota Blitar dan Bupati Blitar Teken MoU Strategis, Sinergikan Ketahanan Pangan hingga UMKM Blitar Raya
Pasokan luar daerah tersebut datang melalui mekanisme perdagangan. Pedagang dari berbagai wilayah membawa cabai masuk ke Malang ketika harga dinilai menguntungkan.
Sementara untuk intervensi pemerintah, Pemkot memiliki program Warung Tekan Inflasi yang dikoordinasikan lintas OPD. Kerja sama antar daerah dilakukan dengan wilayah seperti Lumajang, Banyuwangi hingga Bali.
Di sisi lain, soal biaya produksi cabai yang dikeluhkan petani, khususnya harga obat-obatan pertanian yang meningkat, Dispangtan belum memberikan bantuan untuk komponen tersebut. “Untuk obat mayoritas petani sendiri,” ungkap Slamet.
Namun pemerintah tetap memfasilitasi dukungan lain setiap tahunnya, seperti bantuan benih cabai. Selain itu, ada dukungan sarana berupa tandon air melalui CSR Bank Indonesia, mulsa, hingga hand tractor. Hal ini penting mengingat mayoritas lahan cabai di Kota Malang masih mengandalkan tadah hujan.
Dengan kondisi panen yang bertahap hingga 30 kali dan kebutuhan yang naik turun mengikuti dinamika kota pendidikan, cabai di Malang memang tak bisa dihitung sekadar dari luas lahan. Di atas kertas surplus, di lapangan tetap bergantung pada waktu dan pergerakan pasar.
