JATIMTIMES - Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI Bondowoso mencatat telah menangani puluhan perkara hukum yang melibatkan tenaga pendidik dalam kurun empat bulan terakhir. Total terdapat 21 kasus yang mendapatkan pendampingan, dengan ragam persoalan yang dihadapi para guru.
Dari keseluruhan kasus tersebut, satu perkara berkaitan dengan laporan wali murid terhadap guru yang menjatuhkan sanksi disiplin kepada siswa. Sementara kasus lainnya didominasi konflik internal antarguru serta permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Baca Juga : Gempa Tengah Malam Bisa Mematikan, Ini Langkah Aman Saat Masih di Tempat Tidur
Ketua LKBH PGRI Bondowoso, Miftahul Huda, mengungkapkan salah satu contoh kasus disiplin siswa yang sempat berujung pelaporan terjadi di sebuah sekolah di Kecamatan Jambesari Darussolah. Dalam kasus itu, guru memberikan sanksi berupa pemotongan rambut kepada siswa yang mengecat rambutnya.
Menurut Miftah, persoalan tersebut tidak berlanjut ke ranah hukum karena berhasil diselesaikan melalui mediasi. “Kami selesaikan secara kekeluargaan, tidak sampai ke pengadilan,” ujarnya usai kegiatan sosialisasi bertema Membangun Etika Disiplin dan Tanggung Jawab melalui Pendidikan di Aula Ijen View, Jumat (6/2/2026) sore.
Ia menilai masih terdapat kerancuan pemahaman terkait penerapan sanksi disiplin di lingkungan sekolah. Perbedaan sudut pandang antar-lembaga pendidikan, ditambah belum adanya standar baku di sejumlah sekolah, kerap memicu kesalahpahaman. Kondisi tersebut menyebabkan tindakan pendisiplinan yang sejatinya dibenarkan oleh aturan hukum justru dianggap sebagai pelanggaran.
Untuk itu, LKBH PGRI Bondowoso mendorong adanya penyamaan persepsi dan kejelasan regulasi mengenai disiplin siswa. Langkah ini dinilai penting guna mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap guru, seperti yang pernah mencuat di sejumlah daerah lain. “Apakah nanti dalam bentuk Peraturan Bupati atau Peraturan Kepala Dinas, yang jelas perlu ada regulasi yang tegas dari dinas terkait,” kata Miftah.
Senada dengan itu, Ketua PGRI Bondowoso, Suhartono, menyampaikan bahwa rasa takut dilaporkan ke aparat penegak hukum masih kerap menghantui para guru saat menegakkan disiplin. Padahal, perlindungan hukum bagi guru telah diatur secara jelas. Ia merujuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/PID/2013 yang menegaskan bahwa guru tidak dapat dipidana ketika mendisiplinkan siswa dalam rangka mendidik. “Termasuk merapikan rambut siswa yang gondrong,” tegasnya.
Saat ini, jumlah guru jenjang TK, SD, hingga SMP di Kabupaten Bondowoso tercatat hampir mencapai 4.000 orang.
Baca Juga : Kemenag Tegaskan Komitmen untuk Perjuangkan Kesejahteraan Guru Madrasah
Sementara itu, Dosen Hukum Universitas Islam Jember, Muhammad Hoiru Noil, menjelaskan bahwa hak dan perlindungan hukum bagi pendidik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta diperjelas melalui peraturan pemerintah sebagai aturan turunannya. Dalam regulasi tersebut, guru diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan, tertulis, hingga bentuk pendisiplinan lain.
Meski demikian, Noil menegaskan bahwa tindakan disiplin tidak boleh mengandung unsur kekerasan, baik secara verbal, fisik, psikis, maupun seksual, serta tidak bersifat diskriminatif. “Hak mendisiplinkan ada, tetapi tetap ada batasan yang tidak boleh dilanggar,” jelasnya.
Ia juga mencatat bahwa laporan terhadap guru di lapangan lebih banyak menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dibandingkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh sebab itu, ia mendorong Dinas Pendidikan untuk segera menyusun pedoman pendisiplinan siswa yang seragam di tingkat kabupaten. “Jangan sampai setiap sekolah punya aturan sendiri. Harus ada standar yang sama untuk satu kabupaten,” pungkasnya.
