JATIMTIMES - Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) mengungkapkan sejumlah persoalan pada perusahaan pelat merah daerah. Salah satunya adalah adanya tumpang tindih core bisnis antara BUMD dan anak usahanya.
Anggota Pansus BUMD DPRD Jatim Aufa Zhafiri menyebut temuan tersebut sebagai persoalan serius. Dikatakannya, kondisi BUMD dan anak BUMD yang menjalankan core bisnis serupa, bahkan saling beririsan tersebut berpotensi membebani keuangan daerah.
Baca Juga : Dugaan Ijazah Palsu,DPC PDIP Kabupaten Kediri Tunggu Putusan Hukum
“Kami mendapati ada BUMD dan anak BUMD yang core bisnisnya sama. Ini jelas tidak efektif. Seharusnya BUMD menjadi motor penggerak ekonomi daerah, bukan justru saling tumpang tindih,” tegas Aufa, Rabu (7/1/2026).
Ia menilai temuan tersebut mencerminkan lemahnya perencanaan bisnis serta minimnya evaluasi kinerja BUMD selama ini. Karena itu, pansus mendorong langkah perampingan BUMD, termasuk opsi penggabungan anak BUMD yang memiliki lini usaha sejenis.
Lebih lanjut, pansus juga menyoroti struktur manajemen BUMD yang dinilai jauh dari ideal. Aufa mengaku menemukan jajaran direksi dan komisaris yang jumlahnya berlebihan, namun tidak sebanding dengan kinerja dan kontribusi yang diberikan.
“Ada struktur yang memang tidak ideal. Bahkan yang secara struktur terlihat ideal pun, faktanya belum menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal,” ungkap politisi Partai Gerindra itu.
Kondisi ini dinilai menjadi alarm keras bagi tata kelola BUMD di Jawa Timur. Alih-alih menjadi instrumen peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), sebagian BUMD justru terkesan menjadi ajang penumpukan jabatan tanpa capaian kinerja yang jelas.
Baca Juga : TKA Jatim Rendah, Ketua Komisi E DPRD Jatim Dorong Sekolah Latih Fokus Siswa sejak Dini
Ia pun menyebut, terdapat dua fokus utama yang saat ini menjadi perhatian serius Pansus BUMD DPRD Jatim, yakni efektivitas core bisnis dan optimalisasi struktur manajemen. Keduanya dinilai krusial agar BUMD benar-benar bekerja untuk kepentingan publik, bukan sekadar formalitas kelembagaan.
“Ini baru awal. Masih banyak hal yang sedang kami dalami dan gali. Temuan-temuan Pansus akan kami sampaikan kepada masyarakat Jawa Timur secara bertahap, sesuai progres kinerja pansus,” tandasnya.
