JATIMTIMES - Dinas Kesehatan Kabupaten Malang saat ini tengah mengebut mempersiapkan segala berkas administrasi untuk rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dampit, Kabupaten Malang.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang drg Wiyanto Wijoyo saat ditemui beberapa waktu lalu di Peringgitan Pendapa Agung Kabupaten Malang. Wiyanto menyebut, berkas administrasi yang saat ini tengah dipersiapkan nantinya akan dinilai oleh Kementerian Perencana Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI terkait dengan kucuran bantuan dana pembangunan RSUD Dampit.
Baca Juga : Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Batu Meningkat Tahun 2025, Sebanyak 31 Nyawa Melayang di Jalan Raya
"Pendirian Rumah Sakit Dampit itu sekarang tergantung dari Bappenas. Ada deadline nanti sebelum Maret kita harus mempersiapkan segala sesuatunya yang bersifat teknis. Mulai dari tanah, luas lahan hingga pembiayaan yang diperlukan berapa, itu kita kalkulasi secara kasar dulu," ungkap Wiyanto.
Menurut dia, segala berkas administrasi yang bersifat teknis tersebut telah terkumpul sebelum Maret 2026, selanjutnya akan diserahkan ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk dinilai layak atau tidaknya mendapatkan bantuan dana untuk pendirian RSUD Dampit.
"Sebelum Maret kita harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk dinilai layak nggaknya mendapatkan bantuan untuk pembangunan rumah sakit itu. Kalau mendapatkan bantuan, ya alhamdulillaah ya," kata Wiyanto.
Pejabat yang telah berpengalaman sebagai kepala UPT puskesmas di berbagai kecamatan di Kabupaten Malang ini menyebut, biaya yang dibutuhkan untuk pendirian dan pembangunan RSUD Dampit idealnya sebesar Rp 250 milliar.
"Itu RSUD tipe C atau tipe D dulu, tergantung bangunannya juga. Kalau kita mintanya sekalian yang besar. Perkiraan biaya pembangunan rumah sakit itu ratusan milliar, kalau yang ideal itu ya sekitar Rp 250 milliar. Kalau Rp 10 milliar, itu alat-alatnya saja," jelas Wiyanto.
Lebih lanjut, untuk komunikasi awal bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, lahan yang dimungkinkan dapat digunakan untuk pendirian dan pembangunan RSUD Dampit memiliki luas hingga 30 hektare.
"Lahan yang disiapkan menurut Bappeda ada 30 haktare lebih tapi kita dikasih berapa nanti tergantung dari Bappeda dan BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah)," tutur Wiyanto.
Jika dari segala persyaratan administrasi yang bersifat teknis telah disetujui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI, nantinya anggaran yang digunakan direncanakan berasal dari bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca Juga : Belum Ada Kasus Super Flu di Kota Batu, Dinkes Minta Warga Tetap Waspada
"Itu (pembiayaannya) APBN bantuan. Kalau (pembiayaan) KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) itu kita utang, saya nggak berani," kata Wiyanto.
Pihaknya berharap, segala persyaratan adminsitrasi yang bersifat teknis yang saat ini sedang dipersiapkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dapat disetujui oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
"Rumah sakit itu nantinya akan jadi pusat rujukan wilayah Malang Selatan. Mempermudah akses berobat dari warga Malang Selatan yang jauh. Kalau ke Kepanjen perlu banyak waktu. Pertama jauh dan yang kedua di Kepanjen itu sering penuh pasiennya. UGD juga penuh," beber Wiyanto.
Sehingga, jika RSUD Dampit nantinya dapat terbangun melalui bantuan APBN, maka Pemkab Malang akan memiliki empat RSUD yang tersebar di empat penjuru mata angin. Mulai dari RSUD Lawang di sisi utara, RSUD Ngantang di sisi barat dan RSUD Kanjuruhan di sisi tengah serta selatan. Sedangkan untuk RSUD Dampit nantinya dapat mencakup wilayah selatan ke timur Kabupaten Malang.
"Jadi, seluruh penjuru nata angin sudah ada rumah sakit. Timur, barat, utara, selatan itu ada semua. Sehingga akses layanan kesehatan untuk masyarakat bisa tercapai," pungkas Wiyanto.
