JATIMTIMES - Pemimpin pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) Sudan, Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo atau dikenal sebagai Hemedti, akhirnya berjanji akan melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pasukannya dalam perebutan kota El-Fasher, Darfur. Janji itu muncul setelah gelombang kemarahan internasional atas laporan pembunuhan massal terhadap warga sipil di kota tersebut.
Hingga Jumat (31/10) siang, RSF hingga Sudan menjadi trending dalam penelusuran Google. Banyak warganet yang mencaritahu soal perang saudara di Sudan yang tewaskan lebih dari 1.500 warga sipil tersebut.
Baca Juga : Khutbah Jumat 31 Oktober 2025: Zaman Terus Berubah, Tapi Istiqamah Harus Tetap Terjaga
Dalam pernyataannya yang dikutip dari BBC, Hemedti mengakui adanya "pelanggaran" oleh sebagian pasukannya dan menyebut telah mengirim tim investigasi khusus ke El-Fasher. Namun, publik internasional meragukan langkah ini. Pasalnya, RSF juga pernah berjanji melakukan penyelidikan serupa atas tragedi di El-Geneina pada 2023 dan di negara bagian Gezira, tapi hasilnya tak pernah diumumkan.
“RSF telah menangkap salah satu pejuang yang diduga terlibat dalam eksekusi di El-Fasher,” klaim kelompok itu melalui video yang diunggah di media sosial.
Tampak dalam video tersebut lokasi berada di Penjara Shala, pinggiran El-Fasher, menunjukkan seorang pria bernama Abu Lulu dibawa ke sel tahanan.
Namun, video-video lain yang juga diverifikasi memperlihatkan Abu Lulu sebelumnya menembak warga sipil tak bersenjata di kawasan luar kota.
Kepala urusan kemanusiaan PBB, Tom Fletcher, menyebut janji RSF untuk melindungi warga sipil “bertentangan dengan kabar mengerikan” dari Darfur.
“Harus ada pertanggungjawaban bagi mereka yang melakukan pembunuhan dan kekerasan seksual, juga bagi yang memberi perintah maupun memasok senjata,” ujar Fletcher dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB.
Ia menyebut krisis di Sudan bukan hanya perang fisik, tetapi juga “krisis kepedulian dunia”.
Menteri Luar Negeri Inggris, Stephen Doughty, mengatakan negaranya yang mendorong digelarnya sidang darurat tersebut.
“Skala penderitaan ini tak dapat diterima. Banyak korban dibunuh hanya karena etnis mereka. Perempuan dan anak perempuan mengalami kekerasan seksual, dan bukti eksekusi serta penyiksaan warga sipil terus bertambah,” kata Doughty.
Dewan Keamanan PBB kini secara resmi mengecam serangan terhadap El-Fasher, menuntut dibukanya jalur aman bagi warga yang hendak mengungsi, serta menegaskan tidak akan mengakui pemerintahan tandingan yang dibentuk RSF.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan “terkejut dan muak” atas laporan lebih dari 460 warga sipil, termasuk pasien dan pendampingnya dibunuh di rumah sakit terakhir yang masih berfungsi di El-Fasher.
Analisis citra satelit oleh Yale Humanitarian Research Lab menunjukkan adanya tumpukan jenazah di halaman rumah sakit, memperkuat laporan tersebut.
Namun, juru bicara RSF membantah tuduhan itu dan mengklaim tidak ada rumah sakit yang masih beroperasi saat mereka menguasai kota.
Baca Juga : Ketika Rumah Tangga Retak Tanpa Sebab, Mungkinkah Ada Jin yang Berperan?
Dr. Mohamad Faisal dari Sudan Doctors Network yang berbasis di Inggris menyebut apa yang terjadi di Rumah Sakit Saudi di El-Fasher sebagai tragedi mengerikan.
“Apa yang kami lihat benar-benar horor. Tentara RSF masuk ke bangsal pasien dan menembak orang-orang di tempat tidur, juga membunuh mereka yang sedang antre di klinik rawat jalan,” ujarnya kepada BBC.
Menurut Faisal, sekitar 450 orang tewas, 200 di antaranya adalah pasien rawat inap, sementara 250 lainnya merupakan keluarga pasien dan warga yang menunggu giliran berobat.
Banyak tenaga medis yang selamat melarikan diri ke kota Tawila, sekitar 60 kilometer barat El-Fasher. Diperkirakan 5.000 warga tiba di sana dalam beberapa hari terakhir, sebagian besar dalam kondisi lemah dan trauma.
“Banyak korban mengalami kekerasan seksual dan penyiksaan di perjalanan,” kata Caroline Bouvard dari lembaga kemanusiaan Solidarités International.
Aktivis HAM mendesak komunitas internasional menekan Uni Emirat Arab (UEA) yang dituding memasok senjata ke RSF. Meski telah dibantah, laporan PBB sebelumnya menunjukkan adanya bukti keterlibatan UEA dalam mendukung logistik militer RSF.
El-Fasher sebelumnya menjadi benteng terakhir tentara pemerintah di wilayah barat Sudan. Setelah dikepung 18 bulan, kota itu jatuh ke tangan RSF, yang artinya pembagian wilayah secara de facto adalah RSF menguasai barat dan selatan, sementara militer memegang kendali atas ibu kota Khartoum serta wilayah timur.
Kedua pihak sejatinya pernah menjadi sekutu usai kudeta 2021, tapi kemudian berselisih karena peralihan menuju pemerintahan sipil.
Dewan Keamanan PBB dan Dewan Keamanan dan Perdamaian Uni Afrika menyerukan pembukaan koridor kemanusiaan untuk menyalurkan bantuan serta penyelidikan internasional terhadap para pelaku kekejaman.
Ketua panel Uni Afrika untuk Sudan, Dr. Mohamed Ibn Chambas, menegaskan penderitaan warga El-Fasher sudah “seperti hidup di neraka”. “Selama lebih dari 500 hari mereka mengalami mimpi buruk di bumi. Tidak ada solusi militer untuk krisis Sudan. Akar masalahnya adalah kegagalan mengelola keberagaman dan rasa ketidakadilan yang berlangsung sejak kemerdekaan pada 1956,” ujar Chambas.
Lebih dari 250 ribu warga kini terjebak di El-Fasher tanpa akses makanan, air bersih, atau obat-obatan. PBB menyebut perang yang memasuki tahun ketiganya ini sebagai “krisis kemanusiaan terburuk di dunia saat ini”.
