JATIMTIMES - Polemik penggunaan etanol dalam campuran bahan bakar minyak (BBM) kembali mencuat setelah sejumlah SPBU swasta seperti Vivo dan BP AKR membatalkan pembelian BBM dari Pertamina. Selain itu, di tengah masyarakat khususnya di Jawa Timur juga tengah marak fenomena motor brebet setelah isi Pertalite di SPBU yang bikin resah konsumen Pertamina.
Menanggapi polepik penggunaan etanol, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberi penegasan dalam forum Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2025 yang digelar oleh INDEF di Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Baca Juga : Heboh Wabah Motor Brebet Massal di Jawa Timur Usai Isi Pertalite, Begini Kronologinya!
Bahlil menekankan bahwa penggunaan etanol sebagai campuran BBM merupakan praktik umum di berbagai negara dan bukan hal baru dalam industri energi global.
“Sangat tidak benar kalau ada diskusi-diskusi yang mengatakan etanol ini tidak bagus. India sudah pakai E30, Amerika sudah pakai E20, Thailand E20, bahkan di beberapa negara di Amerika itu sudah E85,” ujar Bahlil.
Menurutnya, pencampuran etanol justru mendukung program transisi energi berkelanjutan, sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak mentah.
Latar Belakang Polemik: Persaingan Harga dan Persepsi Publik
Polemik etanol dalam BBM tidak hanya soal teknis bahan bakar, tetapi juga terkait persaingan bisnis dan pembentukan opini publik.
1. Strategi Transisi Energi Pemerintah
Pemerintah mendorong pemanfaatan etanol dari bahan baku lokal seperti tebu dan singkong untuk:
• Mengurangi impor minyak,
• Menekan emisi karbon,
• Memperkuat ketahanan energi nasional,
• Menghidupkan industri bioetanol domestik.
Dengan kata lain, kebijakan ini menyentuh aspek ekonomi, lingkungan, dan kedaulatan energi.
2. Persaingan Harga Antar SPBU
SPBU swasta seperti Vivo dan BP AKR dikenal memberikan harga yang lebih variatif di pasar. Dengan menggunakan BBM beretanol yang mengikuti standar pemerintah, maka:
• Margin keuntungan SPBU swasta berpotensi berubah,
• Strategi pricing mereka dapat menjadi lebih terbatas,
• Segmentasi pasar mereka bisa terpengaruh.
3. Persepsi Konsumen yang Masih Minim Edukasi
Masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan kadar etanol (E10, E20, E30, hingga E85). Celah ketidaktahuan ini memunculkan anggapan bahwa:
• Etanol dapat merusak mesin,
• Kualitas BBM menurun,
• BBM dianggap lebih boros.
Padahal, keamanan BBM beretanol bergantung pada standar oktan dan spesifikasi mesin, bukan semata kadar campurannya.
4. Pembatalan Pembelian oleh SPBU Swasta
Baca Juga : PKB Kota Blitar Tegaskan Dukungan Penuh untuk Mas Ibin: Pernyataan Totok Dinilai Pribadi
Sebelumnya, Vivo dan BP AKR telah sepakat membeli BBM dari Pertamina untuk menjaga ketersediaan stok di SPBU mereka. Namun rencana itu dibatalkan setelah diketahui bahwa BBM yang dipasok Pertamina mengandung etanol.
Keputusan ini kemudian memicu anggapan bahwa pembatalan tersebut merupakan upaya tekanan bisnis terhadap kebijakan energi pemerintah.
Bahlil Beri Peringatan: Jangan Memaksakan Kepentingan
Menanggapi dinamika tersebut, Bahlil mengingatkan agar SPBU swasta tidak mencoba mengatur arah kebijakan energi negara.
“Jangan swasta memaksakan kehendaknya. Jangan dikira kita tidak paham. Seperti orang Papua bilang, adek kau baru mau tulis, kakak sudah baca,” tegas Bahlil.
Ia memastikan pemerintah mengerti dan memantau seluruh pergerakan industri energi, termasuk dinamika distribusi BBM di lapangan.
Polemik etanol dalam BBM bukan semata persoalan kandungan bahan bakar, tetapi juga:
• Persaingan ekonomi antar penyedia BBM,
• Kepentingan industri energi,
• Edukasi publik terhadap transisi energi,
• Dan konsistensi kebijakan pemerintah dalam menekan ketergantungan impor.
Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan campuran etanol akan tetap dijalankan, sejalan dengan praktik global dan upaya menuju energi yang lebih bersih.
