JATIMTIMES - Fraksi PPP-PSI DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) mendukung revisi Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur. Namun, Fraksi PPP-PSI memiliki sederet catatan dan pertanyaan terkait hal tersebut.
Juru bicara Fraksi PPP-PSI Nurul Huda ingin mengetahui perencanaan dan pengorganisasian penanggulangan bencana, baik pra, saat terjadi maupun pascanya. Begitu juga halnya lembaga yang terlibat dan koordinasi antara lembaga tersebut dalam penanggulangan bencana di Jatim.
Baca Juga : Polisi Periksa Istri Yai Mim, 24 Pertanyaan Digali soal Kasus Penistaan Agama
Tak hanya itu saja, Fraksi PPP-PSI juga ingin mengetahui upaya pencegahan yang sudah dilakukan selama ini dan mitigasi, khususnya terhadap daerah rawan bencana. Mengingat perda ini sudah berjalan dan diimplementasi 10 tahun lebih.
Politisi asal dapil Madura itu menyebut perubahan Perda 3/2010 sangat penting dituangkan di program tanggap darurat bencana di Jawa Timur. Dengan begitu, perlu langkah-langkah yang dilakukan dalam pemulihan pasca-bencana.
“Bagaimana pemerintah provinsi Jawa Timur memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi selama dan setelah bencana, dalam hal ini perlu mendapatkan perhatian seriuas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fraksi PPP-PSI DPRD Jatim mendukung konsep Pentahelix dalam penanggulangan bencana, dimana konsep yang digunakan untuk menggambarkan keterlibatan lima elemen utama dalam penanggulangan bencana maupun pembangunan daerah. Seperti halnya pemerintah, akademisi, industri, masyarakat dan media.
Baca Juga : Tanah Bahu Jalan Ambles Akibat Pelengsengan Tergerus, Tugu Pembatas Desa Giripurno Kota Batu Rusak
Nurul Huda optimis konsep Pentahelix dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal dan sumber daya yang ada.
“Harapan Kami pentingnya kolaborasi dan sinergi antara kelima elemen tersebut untuk mencapai tujuan penanggulangan bencana maupun pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inovatif,” tutupnya.
