JATIMTIMES - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang meminta agar organisasi perangkat daerah (OPD) dapat lebih kreatif dalam merancang program untuk tahun 2026 mendatang. Terutama bagi satuan kerja yang dikenal sebagai OPD teknis penghasil pendapatan asli daerah (PAD).
Hal tersebut salah satunya untuk menyikapi akan turunnya dana transfer keuangan daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Informasi didapat JatimTIMES, penurunan dana TKD ke dari Pemerintah Pusat ke Kota Malang diperkirakan mencapai lebih dari 30 persen.
Baca Juga : Dishub Segera Tertibkan PKL Liar di Lahan Parkir Alun-Alun Kota Batu
Ketua Fraksi Nasdem-PSI DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi berharap agar hal tersebut tidak berdampak pada turunnya kualitas layanan terhadap publik. Untuk itu, perlu dilakukan berbagai program strategis, salah satu tujuannya kebutuhan anggaran dapat turut ditopang melalui kemandirian fiskal dengan peningkatan PAD.
"Itu perlu, karena kita ini penyelenggara pemerintahan sebagai pelayan publik ya. Jangan sampai turunnya TKD berpengaruh ke turunnya kualitas layanan publik," jelas Dito.
Salah satunya ia mencontohkan pendapatan dari sektor retribusi parkir atau pajak parkir, yang seharusnya masih dapat dioptimalisasi untuk dapat lebih banyak berkontribusi pada PAD. Pada pembahasan untuk APBD 2026, pendapatan dari sektor retribusi parkir hanya ditarget Rp 15 Miliar.
"Ini seharusnya bisa lebih dioptimalisasi lagi. Proyeksi kami, dengan potensi yang ada di Kota Malang, pendapatan dari sektor itu masih bisa digenjot hingga terealisasi setidaknya bisa di atas Rp 20 Miliar," jelasnya.
Tentunya tidak hanya sekadar menaikkan target saja, melainkan harus diikuti dengan upaya-upaya dalam merancang program yang strategis. Salah satunya dengan menginisasi adanya lokasi parkir khusus di kawasan dengan aktivitas yang padat, seperti kawasan perguruan tinggi.
"Misalnya menyediakan kawasan khusus parkir di area padat. Di UB, UM atau di Jalan Veteran sekitar MAN, MTsN dan MIN. Orang tua wajib parkir di kawasan itu, mahasiswa juga jika lahan parkir itu di sekitar kampus. Inisiasi dan terobosan semacam itu yang diperlukan," tutur Dito.
Baca Juga : Pemkab Malang Rutin Gelar Gerakan Pangan Murah Minimal Dua Kali Sepekan
Dengan hal itu ia meyakini tak hanya proyeksi pendapatan daerah saja yang meningkat, namun masalah kemacetan di kawasan tersebut juga dapat berangsur terurai. Sebab volume kendaraan juga diproyeksi dapat berkurang di area tersebut.
"Kalau ada rancangan yang strategis seperti itu, tentu kami (DPRD Kota Malang) sangat mendukung penuh, kolaborasi dengan berbagai stakeholder di Kota Malang dalam rangka peningkatan PAD," jelas Dito.
Apalagi, hal tersebut juga ditopang dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Parkir yang diperkirakan tahun ini sudah bisa disahkan. Yang salah satu tujuan besarnya yaitu untuk mendongkrak pendapatan daerah dari sektor retribusi parkir dan pajak parkir.
"Karena di dalamnya juga termasuk menjelaskan area parkir yang masih grey area. Karena masih banyak lokasi yang diketahui sebagai titik parkir yang terkesan masih samar, apakah ada pemasukan sebagai pendapatan daerah atau bukan, seperti kompleks-kompleks pertokoan se-Kota Malang. Karena di dalamnya juga mengatur hak dan kewajiban baik bagi pengguna parkir, petugas parkir dan pemerintah," pungkas Dito.
