Sejumlah negara anggota NATO memilih tidak mendukung rencana Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk melakukan blokade di Selat Hormuz. Aliansi tersebut cenderung mengedepankan jalur diplomasi di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah, Senin (14/4/2026).
Perbedaan sikap ini memperlihatkan adanya ketidaksepahaman di antara negara-negara Barat dalam menyikapi eskalasi konflik yang melibatkan Iran, terutama terkait keamanan jalur pelayaran internasional.
Baca Juga : Cegah Penyimpangan Hibah, Pemkab Gresik Perketat Verifikasi hingga Hilir
Selat Hormuz sendiri merupakan salah satu titik strategis dunia karena dilalui sekitar 20 persen distribusi minyak global. Gangguan di kawasan ini dinilai dapat berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi dan harga energi internasional.
Inggris dan Prancis menjadi dua negara utama yang secara terbuka menyatakan tidak akan berpartisipasi dalam langkah militer tersebut. Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menegaskan bahwa pemerintahnya tidak ingin memperluas konflik yang berpotensi menjadi perang berskala besar.
“Kami tidak mendukung langkah tersebut. Apa pun tekanannya, kami tidak akan terlibat dalam perang,” ujarnya dalam wawancara dengan media Inggris.
Sementara itu, Presiden Prancis, Emmanuel Macron, justru mendorong pendekatan multilateral dengan mengusulkan pembentukan kerja sama internasional untuk menjamin keamanan pelayaran.
Menurut Macron, langkah tersebut bersifat defensif dan bertujuan menjaga stabilitas kawasan tanpa memihak pihak tertentu. Ia juga membuka peluang pembentukan misi bersama jika situasi memungkinkan.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, sebelumnya menyampaikan bahwa Amerika Serikat menginginkan komitmen nyata dari negara-negara anggota dalam menjaga keamanan di Selat Hormuz.
Namun, sejumlah negara Eropa masih mengambil posisi hati-hati. Mereka menilai keterlibatan hanya dapat dilakukan apabila terdapat kejelasan arah penyelesaian konflik serta jaminan keamanan terhadap armada mereka.
Pandangan serupa juga datang dari Turki. Menteri Luar Negeri Hakan Fidan menilai pendekatan diplomatik lebih relevan dibandingkan opsi militer dalam membuka kembali jalur strategis tersebut.
Baca Juga : 3 Negara NATO Tolak Rencana Trump Blokade Selat Hormuz, Pilih Jalur Diplomasi
Ia bahkan mendorong agar NATO melakukan evaluasi terhadap kebijakan kolektifnya dalam pertemuan mendatang yang dijadwalkan berlangsung di Ankara.
Sebelumnya, Trump menyampaikan rencana keterlibatan militer Amerika Serikat bersama sejumlah negara untuk mengontrol aktivitas maritim di Selat Hormuz, khususnya terhadap kapal yang berkaitan dengan Iran.
Meski demikian, pihak militer AS kemudian menjelaskan bahwa kebijakan tersebut tidak bersifat menyeluruh, melainkan terbatas pada kapal tertentu yang berhubungan dengan pelabuhan Iran.
Penolakan dari sejumlah sekutu ini menunjukkan adanya dinamika internal dalam NATO, terutama terkait pendekatan terhadap konflik Iran.
Situasi menjadi semakin kompleks setelah beberapa negara juga enggan memberikan dukungan operasional, termasuk penggunaan wilayah udara mereka untuk kepentingan militer.
Hingga saat ini, belum ada keputusan final mengenai langkah kolektif NATO di Selat Hormuz, sementara berbagai upaya diplomasi masih terus dilakukan untuk meredakan ketegangan.
