JATIMTIMES — DPRD Jawa Timur menilai kebijakan work from home (WFH) bukan sekadar pengaturan kerja, melainkan instrumen strategis untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah tekanan global. Kebijakan ini sekaligus dinilai menjadi momentum untuk mendorong perubahan pola konsumsi energi masyarakat.
Ketua Komisi D DPRD Jatim Abdul Halim menegaskan, pengurangan mobilitas melalui WFH berdampak langsung terhadap penurunan penggunaan BBM, baik di sektor pemerintahan maupun masyarakat.
Baca Juga : Daftar Negara Terapkan WFH demi Hemat BBM, Indonesia Ikut Ambil Langkah
“Kalau terkait penghematan penggunaan BBM, saya yakin ada penghitungan besar terkait efisiensi yang bisa dicapai dari kebijakan ini,” ujarnya belum lama ini.
Menurutnya, kebijakan WFH yang diterapkan pemerintah pusat dan diikuti pemerintah daerah harus dilihat sebagai bagian dari strategi nasional dalam merespons dinamika energi global, termasuk dampak konflik di Timur Tengah.
“Ini momentum untuk mengubah mindset dan perilaku. Penghematan energi harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, terutama untuk energi yang tidak terbarukan,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa transisi ke energi alternatif tidak bisa dilakukan secara instan. Diperlukan perhitungan matang agar tidak menimbulkan beban baru bagi pemerintah maupun masyarakat.
“Kalau harus langsung beralih ke kendaraan listrik atau tenaga surya, itu juga harus dikalkulasi. Jangan sampai malah menambah beban karena harus membeli kendaraan baru,” jelas legislator Fraksi Partai Gerindra itu.
Di sisi lain, Abdul Halim menyoroti masih terbatasnya integrasi transportasi publik di Jawa Timur. Layanan Trans Jatim dinilai belum sepenuhnya terhubung dengan sistem feeder di tingkat kabupaten/kota.
Baca Juga : Tandai 40 Tahun Pengabdian, Gedung KH Abdurrahman Wahid di RSU Muslimat Ponorogo Diresmikan
“Koridor Trans Jatim memang sudah ada, tapi belum semua terhubung dengan feeder. Waktu dan koneksinya juga belum sepenuhnya sinkron. Ini yang masih harus kita koordinasikan,” tambahnya.
Karena itu, ia mendorong pendekatan yang lebih komprehensif dalam penghematan energi, tidak hanya melalui kebijakan WFH, tetapi juga penguatan transportasi publik serta perubahan perilaku masyarakat.
Sebagai langkah alternatif, ia juga membuka peluang penerapan kebijakan sederhana seperti penggunaan sepeda bagi ASN untuk menekan konsumsi energi.
DPRD Jatim berharap berbagai langkah tersebut dapat mendorong efisiensi energi secara berkelanjutan, sekaligus membentuk budaya hemat energi di tengah masyarakat.
